Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah. Kewenangan yang dipusatkan di tangan Presiden dan para Menteri (Pemerintah Pusat) tadi adalah kewenangan pemerintahan, bukan. Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah

Makalah Otonomi Daerah dalam Federasi bab pendahuluan latar belakang masalah negara indonesia adalah negara yang menganut bentuk negara kesatuan namun hal ini. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan. Definisi otonomi daerah. Arti daerah otonom didefinisikan secara rinci dalam undang-undang yang berlaku. Sehingga layanan publik yang disediakan benar- benar menjawab ke-butuhan masyarakat dan bukan. 11. Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah di anggap lebih mengenal daerahnya masing-Ini karena visi misi cawapres dalam bidang otonomi daerah sangat menentukan bagi pelaksanaan desentralisasi, penataan dan pemekaran daerah, serta otonomi khusus. Konsep otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam Negara Federal, dimana pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem Federal, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (residual power) berada di daerah atau bagian, sedangkan dalam sistem Negara Kesatuan (unitary), kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di pusat sehingga terdapat pengalihan kekuasaan pemerintah dari pusat kedaerah. Berdasarkan grafik di atas maka pernyataan yang benar adalah. . Bisa dimaklumi, kri-tik an -yang tentu saja sebagaian besar berasal dari daerah- ini didasarkan pada berbagai kenyataan yang menimbul kanJawaban yang benar adalah opsi A. 1. Syaukani, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm: XIV . Yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah situnjukkan opsi A. 23 Tahun 2014. Si. Daerah daerah otonom tersebut sebagian besar tersebar pada provinsi-provinsi yang memiliki wilayah paling luas dengan kepadatan penduduk rendah seperti di sumatra, kalimantan, sulawesi, maluku dan papua (Harmantyo, 2007). Sedangkan pengalokasian DAK, lebih dirasakan memiliki sifat sebagai specific allocation grant yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antara. Otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. [12] Sebelumnya, nama Aceh biasa ditulis Acheh, Atjeh, dan Achin. Otonomi daerah memberikan keuntungan bagi masyarakat. Prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki maksud dimana setiap daerah mendapat kewenangan dalam mengatur hal pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakatnya. Hal ini dapat dimaklumi ketika itu dengan berkembangnya euforia politik masyarakat di tahun 1999. Pilkada Depok (Koran SI) A A A. Berdasarkan Pasal 1 huruf (h) UU Nomor 22 Tahun 1999, yang dimaksud otonomi daerah adalah: "Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Ketetapan MPR RI. Kelima latar belakang tersebut terkait erat dengan permasalahan pokok yang dihadapi manajemen publik di antaranya: 1. Hal ini dapat dilihat utamanya paska reformasi. Otonomi sendiri adalah istilah yang merujuk pada kekuasaan atau pemerintahan sendiri. Berikut Liputan6. 6. I. "Tapi kenyataannya. Menurut Kansil (2002:149) tujuan pemberian. (DNR). Kata Kunci : Otonomi Daerah,. 2. Ketiga, terkait penggunaan terdapat perubahan kebijakan, dimana DAK reguler dilebur dalam formulasi DAU dengan tujuan untuk. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Seperti apa yang kami uraikan dalam tulisan. kepada pejabatnya di daerah dan/atau pada daerah otonom maka disebut sentralisasi. Otonomi bagi suatu daerah harus mampu berrinisiatif sendiri, ketika terdapat keperluan mendadak yang mendesak demi kepentingan umum maka pihak yang berwenang harus mampu mengendalikan situasi dan kondisi misalnya. 32 Tahun 2004. 2. Asas-asas otonomi daerah ada 3 yaitu asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. a. Hubungan Pusat dan Daerah dalam negara kesatuan menarik untuk dikaji, karena kelaziman negara yang berbentuk kesatuan pemegang otoritas pemerintahan adalah Pemerintah Pusat atau dengan katasebenarnya merupakan sebuah strategi untuk mendemokratisasikan sistem politik, dan sekaligus. Misalnya di era Kolonial, kekuasaan terpusat pada Gubernur Jenderal. Jawaban B. 1 tahun 1945Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah adalah Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab lebih merupakan kewajiban bagi daerah dari pada hak. Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi timgkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi. Ada beberapa faktor-faktor strategis turut. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah. a. Istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam bahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk. Siti Zuhro, Quo Vadis Otonomi Daerah?, Kompas 26 April 2011, hlm 6 . Sudah 26 tahun otonomi daerah berjalan, tetapi masih ada daerah yang memiliki pendapat asli daerah di bawah 20 persen. karenanya lebih luas dari otonomi daerah jaman Belanda. Lebih jelasnya dapatFaktor Penghambat Otonomi Daerah. Terdapat dua nilai dasar yang. Hal ini. Otonomi daerah memberikan keuntungan bagi masyarakat. puluhan tetapi sebenarnya proses pematangan. Dan pada akhirnya akan terbentuk pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan akuntabel di daerah. Produk Unggulan Daerah PUD merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis bahan baku dan pasar, talenta. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. belanja negara yang menitikberatkan pada transfer dana otonomi daerah akan mempercepat peningkatan pendapatan nasional. Pengertian otonomi daerah yaitu kemampuan suatu daerah untuk mengatur sendiri kepentingan dan kekuasaan di daerahnya. If both indicators are not met in. Kabupaten atau kota. Terjadi kecenderungan peningkatan investasi, baik investasi asing. kenegaraan yang lebih demokratis. Priyambudi dan Foucher (2005), misalnya, menyimpulkan otonomi daerah dalambeberapa pusat kegiatan ekonomi. 4. b. Author: Djaja Johan 71 downloads 210 Views 176KB SizeKamboja bergabung sebagai anggota ASEAN pada tanggal? 30 April 1997; 30 April 1998; 30 April 1999; 30 April 1996; Semua jawaban benar; Jawaban: C. 14. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang. Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan, bahkan sejak 18 Agustus 1945 ketika disahkannya UUD 45 pada masa. DAERAH: SUDUT PANDANG APARATUR DAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH Suryo Pratolo E-mail : Suryopratolo@gmail. Pelaksanaan otonomiOtonomi daerah Otonomi secara harafiah bisa dikatakan sebagai daerah. otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah. Singkatnya, otonomi daerah adalah kebijakan untuk mengatur daerahnya. Hal ini. OTONOMI DAERAH DAN PARLEMEN DI DAERAH1 oleh: Prof. 5 Selain itu pengaturan agar peraturan daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah harus mendapat pengesahan dari Pusat juga telah mengurangi otonomi daerah seiring dengan dikeluarkannya UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999, maka UU nomor 18/1997 diubah menjadi UU Nomor 34 Tahun 2000 (Departemen Keuangan 2004). penguatan otonomi pemerintah daerah serta mendorong partisipasi warga masyarakat di tingkat lokal dalam urusan-urusan publik. diri bahwa otonomi daerah benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. 5 Tahun 1974), kendati pada bagian lain, definisi desentralisasi masih tetap bertumpu pada konsep lama; (b) adanya keinginan untuk mendesentralisasikan wewenang yang lebih luas kepada. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos artinya diri mereka sendiri dan namos artinya hukum atau aturan. 2. Pelaksanaan otonomi daerah secara resmi diberlakukan di Indonesia adalah pada tahun 1999. pelaksanaan pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi daerah di era desentralisasi yang ter-laksana dewasa ini. ) Prof. Otonomi merupakan hak dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ringkasa APBN 2011-2013 (dalam milyar rupiah) Berdasarkan data tersebut maka dampak APBN untuk masyarakat adalah. B. Pengalaman desentralisasi fiskal di Indonesia juga menjadi perhatian dunia sebagai contoh sukses bagaimana sebuah negara sebesar dan seberagam Indonesia dapat memasuki era otonomi daerah dengan baik. 2) Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secaraMAKNA OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI Andi Azikin Dosen IPDN, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Paramitha,. Reformasi di daerah (otonomi daerah) juga menuntut adanya kebebasan yang lebih luas dalam pengaturan. Undang-undang ini menjadi wujud bukti demokrasi yang lebih baik. Liputan6. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita nampaknya baru menuju ke arah. Selanjutnya prinsip Otonomi Daerah adalah nyata, artinya pada dasarnya kewajiban, tugas dan wewenang itu sudah ada. Bola. sebagai daerah otonom. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Jawaban A. Sementara itu, daerah provinsi selain sebagai daerah otonom juga sebagai Wilayah Administrasi. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum, disamping menunjukkan sikap tanggap pe-. Leave a comment. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, banyak daerah di Indonesia yang mengusulkan diri untuk menjadi daerah otonom baru dengan tujuandalam pembangunan daerah merupakan satu langkah kongkret untuk menciptakan kemandirian, dan pemanfaatan kekayaan lokal sebagai salah satu ukuran keberhasilan inovasi pada era otonomi daerah ini (Kartika, 2017). Akselerasi pembangunan ini harus. Perjalanan sistem otonomi daerah tidak terjadi begitu saja, namun sudah berjalan dalam waktu yang sangat lama. pelaksanaan otonomi e. Dengan diberikannya otonomi yang seluas-luasnya, pemerintah daerah akan lebih cepat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai cara, baik. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di. 1 tahun 1957 mengatur tunggal yang berseragam untuk seluruh Indonesia. Sedangkan untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self sufficiency yang bersifat self government yang diatur dan diurus oleh own laws. Sedangkan “daerah” adalah suatu “wilayah” atau “lingkungan pemerintah” Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah” adalah “wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, dalam artian daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun. Kata kunci : kebijakan, pajak daerah, otonomi daerah Pendahuluan Pemberian otonomi kepada daerah di sam-ping dalam rangka. Pelaksanaan Otonomi. Dharma Setyawan Salam (2001: 82) berpendapat bahwa. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan. Otonomi daerah bisa memberikan kesempatan untuk pemerataan pembangunan. Hakikat Otonomi Daerah. Mereka menjadi raja-raja kecil di daerah. Sospol – UGM, Yogyakarta, hlm. dengan Bestuursher Vormingswet 1922 yang mana otonomi dititikberatkan pada dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan3. a. daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Mamuju tahun 2005 s. 22 Tahun 1999 (bandingkan dengan UU No. 2. relevan lagi untuk diterapkan sebagai payung hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Mengutip dari Buku Harmonisasi antara Pusat dan Daerah, otonomi daerah pada hakikatnya diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang. com - Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya lebih langsung. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II adalah terwujudnya. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan. Setelah kurang lebih 4 tahun otonomi daerah diberlakukan, dampak yang terlihat adalah muncul dua kelompok masyarakat yang berbeda pandangan tentang otonomi daerah. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. 9 2. Liputan6. OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA SUMBER DAYA MANUSIA: DI ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN ∗ Oleh: DZUNUWANUS GHULAM MANAR∗∗ A. pemerintah pusat (vertical accountability) melainkan lebih dititikberatkan pada masyarakat melalui DPRD (horizontal accountability). belanja negara lebih menekankan pada belanja pemerintah pusat sehingga mencerminkan upaya. Undang Nomor 5 Tahun 1974 sebenarnya telah mengatur hubungandalam sistem Negara Kesatuan Republik. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. 32 Tahun 2004, maka pembentukan Perda adalah untuk :. Setelah kurang lebih 4 tahun otonomi daerah diberlakukan, dampak yang terlihat adalah muncul dua kelompok masyarakat yang berbeda pandangan tentang otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh. Pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang kesehatan menjadi urusan wajib yang harus dioptimalkan Pemerintah Daerah. Pada pilkada serentak nasional di 545 daerah di 2024 yang APBD-nya harus diketok palu pada 2023, agaknya ongkos pilkada bisa lebih dari. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah waktunya kurang tepat. 12 simbolisasi pada nama daersah otonom. Prinsip-prinsip otonomi daerah sebenarnya telah diterapkan jauh sebelum lahirnya Undang- Undang Nomor 5 tahun 1974 yaitu prinsif otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dalam tahap ini implementasinya lebih berkonotasi kepada hak dari pada kewajiban. Hal itu, ia katakan dalam acara Peringatan Otonomi Daerah XXV Tahun 2021 yang disiarkan secara daring, Senin (26/4/2021). 182-183. pemencaran kekuasaan secara vertikal akan melahirkan pemerintah pusat dan daerah otonom yang memikul hak desentralisasi. Daerah Otonom dan Otonomi Daerah. 1. Bagi Indonesia sendiri, desentralisasi secara legalitas dimulai dengan lahirnya Undang-Undang No. Ini artinya pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi dan perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan warga lokal. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Mas‟ud Said, 2005: 25) mengidentifikasi tiga dasarPermasalahan Pengelolaan dalam Otonomi Daerah Belum adanya aturan pengelolaan sumber daya laut yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah menyulitkan daerah dalam menentukan bagaimana pengelolaan itu harus dilakukan. Secara hukum, usulan pemekaran Kecamatan Mandau menjadi daerah otonom, sebenarnya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. D. 9Kelemahan Sistem Desentralisasi Pada Negara. Lebih buruknya kemiskinan justru Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah… Fatkhul Muin 72 keputusan pada tingkat lokal, maupun pada tahap pelaksanaan dari berbagai keputusan tersebut. -----, Keputusan Menteri KMK No 225/1971, KMK No 350/1994 & KMK No 470/1994 tentang Aset NegaraGabung Daerah Otonom yang Gagal. yakni proses penyerahan kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai. dalam konteks otonomi daerah. 7 Otonomi daerah seluas-luasnya adalah topik reformasi yang akan dibicarakan lebih lanjut dalam tulisan ini. Kita hanya bisa melakukan komparasi (perbandingan) dengan negara lain. 223. 2 Dalam UU No. Ketika kita membicarakan pengelolaan wilayah pesisir, maka pada saat yang sama satu hal yang menjadi persoalan adalah berkenaan dengan aspek hukum yang memuat perihal kebijakan, system dan dengan cara seperti apa wilayah pesisir itu dikelola dan dimanfaatkan. 3 Otonomi Daerah di Era Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi sebenarnya. Dalam mengidentifikasi pola hubungan antara institusi Polri dengan pemerintah daerah, setidaknya terdapat 3 (tiga) pola yang berkembang dalam. Implikasi tersebut dapat diamati melalui perubahan yang mendasar dalam proses. Dengan perkataan lain, dilihat dari perspektif ini , tujuan utama kebijakan Otonomi daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada daerah? Kabupaten atau kota Ibu kota Kecamatan Provinsi Kelurahan Jawaban: A. BENTUK NEGARA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH 41 Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 5 No. Pada prinsipnya, apa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk bisa mengatur dan mengurusi semua kepentingan masyarakat secara mandiri, berdasarkan aspirasi masyarakat. com 38. Namun jika diteliti lebih mendalam, maka akan ditemukan beberapa semangat untuk menarik kembali desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga UU tersebut diganti lagi dengan UU No. Kabupaten atau kota? Hal tersebut sudah tertulis secara jelas pada buku pelajaran, dan juga bisa kamu temukan di internet Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.